SidakCepatNews.id – Tanjungsari, 11 November 2026 — Masalah pengelolaan anggaran Program Ketahanan Pangan Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, kembali bergema. Setelah sebelumnya warga dan LSM Komparasi mempertanyakan realisasi yang tidak jelas serta mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor untuk tidak sekadar menerima laporan tanpa penindakan, kini Lembaga Swadaya Masyarakat Gempita Bogor Raya ikut angkat bicara menuntut kejelasan penuh.
Sejak pertengahan 2026, persoalan ini terus mengemuka:
-LSM melaporkan realisasi fisik program ketahanan pangan tahun 2024–2026 tidak dapat ditunjukkan secara jelas — mulai dari traktor, sapi, kambing, hingga ayam — yang ditemukan di lapangan hanya bangunan kandang ayam terbengkalai di tengah semak belukar
– LSM Komparasi telah melaporkan hal ini ke Inspektorat Kabupaten Bogor, namun hingga saat ini belum ada tindakan konkret,
– Kades Tanjungsari, Japar Maulana, sulit dikonfirmasi dan cenderung bungkam terkait berbagai pemberitaan
– Camat Tanjungsari juga dinilai tertutup dan enggan memberikan penjelasan kepada awak media
Pernyataan Resmi Ketua LSM Gempita Bogor Raya
Ketua LSM Gempita Bogor Raya, Rudi Erik, S.H., menegaskan bahwa keberlanjutan masalah ini menjadi keprihatinan bersama:
“Kami mencatat ini bukan hal baru. Sudah ada laporan, sudah ada sorotan media, namun realisasinya masih gelap. Anggaran berjalan dari tahun 2024 hingga 2025, tetapi apa yang diterima warga tidak jelas. Kami datang bukan untuk menuduh, tetapi memastikan uang rakyat dikelola secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rudi Erik, Rabu (11/11).
Pihak LSM meminta kejelasan rinci terkait:
– Apa saja barang dan sarana yang sebenarnya dibeli pada tahun anggaran 2024 dan 2025?
– Siapa penerima manfaat yang resmi dan terdata?
– Di mana lokasi fisik setiap kegiatan yang telah dianggarkan?
– Mengapa laporan yang masuk belum ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Bogor?
“Pemerintah Desa Tanjungsari wajib membuka laporan pertanggungjawaban secara transparan kepada publik. Inspektorat Kabupaten Bogor jangan sekadar menjadi ‘kotak suara’ laporan. Turun ke lapangan, cocokkan dokumen dengan kenyataan di lokasi. Jika ada yang tidak beres, selesaikan sesuai aturan yang berlaku. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan,” tegas Rudi Erik.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Tanjungsari maupun Inspektorat Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan ini. Redaksi akan terus menindaklanjuti perkembangan kasus ini.
