Pasaman Barat – SidakCepatNews.id, Sumbar | Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, kembali menjadi perhatian. Selain persoalan aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung sejak awal Juli 2026, muncul pula informasi mengenai dugaan upaya memengaruhi seorang wartawan yang sedang melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut.
Persoalan ini menjadi semakin menarik perhatian setelah diketahui bahwa lokasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut sebelumnya pernah menjadi objek sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Gugatan yang diajukan oleh Beni Eka Putra telah diputus dengan amar Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam perkembangan lain, berdasarkan keterangan seorang wartawan berinisial B.M., ketika dirinya sedang melakukan pencarian dan pengumpulan informasi terkait dugaan aktivitas PETI tersebut, tiba-tiba dihubungi oleh seseorang berinisial A.F. yang diduga merupakan oknum wartawan Harian Singgalang.
Dalam komunikasi tersebut, A.F. diduga menawarkan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada B.M.
Selain itu, A.F. juga disebut menyampaikan bahwa dirinya tidak membekingi aktivitas pertambangan tersebut, namun lahan yang menjadi lokasi kegiatan PETI merupakan lahan milik kakaknya.
Komunikasi tersebut, menurut keterangan B.M., didukung oleh bukti percakapan melalui aplikasi pesan elektronik (chat) yang akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Dugaan penawaran uang tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai maksud dan tujuan komunikasi, terlebih terjadi ketika B.M. sedang berupaya mengumpulkan informasi mengenai aktivitas pertambangan yang menjadi perhatian masyarakat.
Pihak pengadu menilai bahwa persoalan ini tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas pertambangannya, tetapi juga perlu ditelusuri hubungan antara pihak yang menguasai lahan, pihak yang melakukan kegiatan pertambangan, serta pihak-pihak lain yang diduga memiliki kepentingan terhadap aktivitas tersebut.
Minta Polda Sumbar Turun Tangan
Atas sejumlah informasi dan dokumentasi yang dimiliki, pengadu meminta Kapolda Sumbar agar memerintahkan jajaran terkait melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyangkut legalitas kegiatan pertambangan, tetapi juga status penguasaan lahan, dampak lingkungan, serta dugaan adanya pihak-pihak yang memberikan fasilitas atau perlindungan terhadap aktivitas PETI.
Termasuk melakukan klarifikasi terhadap A.F. dan B.M. mengenai dugaan penawaran uang sebesar Rp1 juta serta pernyataan mengenai kepemilikan lahan oleh kakaknya.
Pengadu menegaskan bahwa penyebutan inisial A.F. bukan merupakan bentuk penetapan kesalahan, melainkan informasi awal yang perlu diverifikasi berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
Penegakan hukum terhadap dugaan PETI harus dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki keistimewaan sehingga aktivitas yang diduga melanggar hukum luput dari pemeriksaan.
Masyarakat berharap Polda Sumatera Barat dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini demi kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat Pasaman Barat.
Catatan: Dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pemberitaan ini masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Hak jawab pihak-pihak yang disebutkan tetap dihormati.
Bersambung…
#NoViralNoJustice
#MabesPolri
#MabesTni
#PoldaSumbar
#KodamXX/Tib


















